Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya perusahaan negara yang dinilai belum mampu memberikan kinerja optimal.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menilai masih terdapat perusahaan negara yang mengalami kerugian namun memiliki laporan kinerja yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Pemerintah pun melanjutkan langkah restrukturisasi dengan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan negara yang dianggap tidak produktif atau tidak memberikan nilai tambah.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari upaya pembenahan tersebut. Pemerintah juga menargetkan jumlah perusahaan negara dapat dipangkas hingga tersisa maksimal sekitar 300 BUMN pada akhir 2026.

Penataan tersebut tidak hanya menyasar perusahaan induk. Pemerintah sebelumnya menemukan struktur BUMN yang sangat luas, termasuk keberadaan anak, cucu, hingga perusahaan turunan lainnya. Salah satu laporan mengenai pidato tersebut menyebut pemerintah menemukan sekitar 1.074 entitas BUMN beserta perusahaan turunannya dalam proses penataan.

Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola dan pertanggungjawaban perusahaan negara. Menurutnya, BUMN seharusnya dikelola secara profesional karena modal dan aset yang digunakan berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat.

Restrukturisasi BUMN diharapkan dapat membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih efisien sekaligus mempertahankan perusahaan yang benar-benar produktif dan mampu menciptakan nilai tambah. Pemerintah menargetkan proses perampingan tersebut juga dapat menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar.

Sumber referensi: Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, serta pemberitaan media nasional pada 14 Agustus 2026.